PEMERINTAHAN KABUPATEN AGAM
KECAMATAN AMPEK ANGKEK
WALINAGARI AMPANG GADANG
Jl.Balai Baru Jorong Bonjol Alam ( 0752 ) 34133 Kode Pos 26191
PERATURAN NAGARI AMPANG GADANG
NOMOR: 7 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMN)
NAGARI AMPANG GADANG TAHUN 2008 – 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI AMPANG GADANG
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan : a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Perencanaan Pembangunan harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan;
b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan Nagari Ampang Gadang dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMN);
c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, pasal 106 ayat (2) maka Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka Menengah ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) Nagari Ampang Gadang 2008-2014.
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4142);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja. Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 tentang Visi Dan Misi Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11).
21. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa.
24. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
Dan
WALINAGARI
MEMUTUSKAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMN)
NAGARI AMPANG GADANG TAHUN 2008 – 2014
.jpg)
